mathaijoseph.com – Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menyatakan bahwa konflik bersenjata di Papua Tengah telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat serius. Konflik ini terutama terjadi di wilayah Intan Jaya dan Kabupaten Puncak. Akibat konflik tersebut, lebih dari 60 ribu warga terpaksa mengungsi ke kota-kota sekitar seperti Timika dan Nabire.
“Dua distrik di Papua kini kosong karena semua penduduknya telah mengungsi,” ujar Pigai pada Sabtu, 7 Juni 2025. Dua distrik yang dimaksud adalah Distrik Sinak di Kabupaten Puncak dan Distrik Hitadipa di Intan Jaya. Saat ini, tidak ada warga yang tersisa di sana akibat eskalasi kekerasan yang terus meningkat.
Pigai menjelaskan bahwa korban jiwa terus berjatuhan. Banyak warga meninggal, terluka, dan dilaporkan hilang. Situasi ini menunjukkan tingkat urgensi yang tinggi untuk segera melakukan intervensi pemerintah.
Pertemuan Strategis di Bali Bahas Penanganan Pengungsi dan Rekonsiliasi
Untuk merespons krisis ini, Pigai menginisiasi pertemuan terbatas yang berlangsung di Bali pada 6 Juni 2025. Pertemuan tersebut melibatkan Gubernur Papua Tengah, para anggota DPRD tingkat provinsi dan kabupaten, serta Bupati Intan Jaya dan Puncak. Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk mengumpulkan informasi langsung dari daerah terdampak dan merumuskan langkah penanganan konkret.
“Kami ingin memastikan bahwa upaya penanganan dilakukan secara cepat dan tepat,” kata Pigai. Ia juga menegaskan bahwa seluruh pihak sepakat untuk mendorong pendekatan damai dan rekonsiliatif dalam menangani konflik yang berkepanjangan ini.
Langkah-langkah konkret tengah disiapkan, termasuk mekanisme pemulihan sosial bagi para pengungsi serta proses perdamaian jangka panjang di Papua. Pemerintah pusat diharapkan segera turut serta dalam penanganan ini melalui koordinasi lintas kementerian.
Baca Juga: Panasonic Akan PHK 10.000 Karyawan, Mayoritas di Jepang“
Pemerintah Siap Terjun ke Lapangan Tangani Dampak Konflik
Pigai menegaskan komitmennya untuk turun langsung ke lokasi pengungsian dalam waktu dekat. Ia mengatakan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi menjadi prioritas, termasuk kebutuhan jangka pendek, menengah, dan panjang. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah akan diperkuat untuk memastikan distribusi bantuan berjalan lancar.
“Kami akan menjadi penghubung antara kementerian pusat dan daerah agar semua pihak bergerak cepat,” jelas Pigai. Selain bantuan logistik, pendekatan psikososial dan rekonsiliasi sosial juga menjadi fokus utama dalam masa pemulihan ini.
Pigai menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa semua upaya yang dilakukan bertujuan untuk menjadikan Papua sebagai Tanah Damai. Pemerintah akan terus mengupayakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat Papua, khususnya di wilayah konflik seperti Intan Jaya dan Puncak.
“Baca Juga: Nintendo Gugat Perusahaan Aksesori di CES 2025“
Leave a Reply