Tarif Trump Dinyatakan Ilegal Oleh Pengadilan Banding AS

August 30, 2025

•

Keputusan Panel Hakim Menjadi Titik Balik

Pengadilan Banding Federal Amerika Serikat menyatakan sebagian besar tarif impor global era Presiden Donald Trump tidak sah. Dari 11 hakim dalam panel, tujuh menyebut tarif itu bertentangan dengan hukum, sementara empat hakim memberikan pandangan berbeda. Putusan ini menguatkan keputusan Pengadilan Perdagangan Internasional AS pada Mei lalu yang menilai Trump melampaui kewenangan darurat ekonomi.

Dasar Hukum yang Dipersoalkan Kepada Tarif Trump

Hakim menyebut Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) memang memberi wewenang luas kepada Presiden. Namun, undang-undang tersebut tidak secara eksplisit mengizinkan pemungutan tarif, bea masuk, atau pajak serupa. Artinya, penggunaan IEEPA sebagai landasan untuk mengenakan tarif dianggap menyalahi batas kewenangan eksekutif.

Tarif Global Era Trump

Sejak kembali menjabat pada Januari, Trump mengenakan tarif dasar 10% terhadap hampir seluruh mitra dagang AS. Tarif tambahan lebih tinggi diberlakukan untuk puluhan negara, termasuk Kanada, Meksiko, dan China, dengan alasan memerangi peredaran narkoba berbahaya. Strategi ini menjadi ciri khas kebijakan perdagangan Trump yang menjadikan tarif sebagai instrumen utama.

Dampak Terhadap Hubungan Dagang Internasional

Kebijakan tarif tersebut menimbulkan ketegangan dengan mitra dagang strategis, termasuk Uni Eropa. Banyak negara menganggap langkah AS merusak kepercayaan dalam hubungan dagang internasional. Putusan banding kini menambah ketidakpastian arah kebijakan perdagangan, terutama jika Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkannya.

Potensi Gugatan dari Pelaku Usaha

Jika Mahkamah Agung nantinya menolak tarif tersebut, pelaku usaha berpotensi mengajukan tuntutan kompensasi. Kerugian yang timbul akibat bea masuk dinilai signifikan, terutama bagi sektor yang bergantung pada impor bahan baku dan produk global. Gugatan ini bisa menambah beban finansial pemerintah AS di masa depan.

Pandangan Para Ahli Hukum

Sejumlah pakar hukum menilai putusan banding merupakan pengingat bahwa presiden tidak bisa bertindak tanpa batas dalam menggunakan instrumen darurat. Mereka menekankan perlunya reformasi undang-undang agar tidak mudah disalahgunakan untuk kepentingan politik jangka pendek.

Respons Politik dan Ekonomi Terhadap Tarif Trump

Keputusan ini menjadi pukulan politik bagi Trump, yang menjadikan tarif sebagai simbol kemandirian ekonomi Amerika. Para analis ekonomi menilai putusan banding dapat membuka jalan bagi kebijakan perdagangan yang lebih stabil dan dapat diprediksi oleh pelaku usaha.

Prospek di Mahkamah Agung

Meskipun tarif masih berlaku sementara, langkah selanjutnya adalah uji hukum di Mahkamah Agung. Keputusan akhir akan menentukan apakah kebijakan perdagangan berbasis tarif masih bisa dipertahankan atau harus dihapuskan. Proses ini diprediksi menjadi salah satu perdebatan hukum paling krusial terkait kewenangan eksekutif di bidang perdagangan.

Implikasi Global

Dunia internasional menunggu arah keputusan Mahkamah Agung dengan penuh perhatian. Jika tarif dibatalkan, hubungan dagang AS dengan banyak negara diperkirakan membaik. Sebaliknya, jika dipertahankan, negara-negara mitra mungkin akan memperkuat kebijakan proteksi mereka terhadap produk Amerika.

Ujian Besar Bagi Strategi Perdagangan Trump

Putusan banding ini menegaskan bahwa tarif impor global Trump berada di luar kerangka hukum. Meski jalan masih terbuka di Mahkamah Agung, dampaknya sudah terasa terhadap politik domestik dan hubungan dagang internasional. Ke depan, putusan ini akan menjadi ujian besar bagi legitimasi strategi perdagangan berbasis tarif yang diusung Trump.