mathaijoseph – Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyampaikan sikap tegas terkait penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya oleh Amerika Serikat. Anwar menyatakan keprihatinan mendalam atas perkembangan tersebut dan menilai tindakan itu sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Pernyataan tersebut disampaikan Anwar melalui unggahan di akun media sosial pribadinya pada Minggu, 4 Januari. Dalam pandangannya, operasi militer Amerika Serikat yang berujung pada penahanan kepala negara berdaulat merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam tatanan hubungan internasional modern. Anwar menekankan bahwa kedaulatan negara merupakan prinsip mendasar yang harus dihormati oleh seluruh komunitas global tanpa pengecualian.
“Baca Juga: AS Bisa Lakukan Serangan Kedua ke Venezuela, Kata Trump”
Penilaian Malaysia terhadap Pelanggaran Hukum Internasional
Anwar secara terbuka menilai penangkapan Maduro sebagai bentuk penggunaan kekuatan secara tidak sah terhadap negara berdaulat. Ia menyebut skala dan sifat operasi militer tersebut sebagai sesuatu yang tidak biasa dan mengkhawatirkan. Menurutnya, tindakan seperti itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum internasional yang mengatur hubungan antarnegara. Anwar menegaskan bahwa penahanan paksa terhadap pemimpin yang masih menjabat tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga berpotensi merusak stabilitas global. Ia mengingatkan bahwa hukum internasional dibangun untuk mencegah negara kuat bertindak sewenang-wenang terhadap negara lain, terutama melalui kekuatan militer.
Seruan Pembebasan Segera Nicolas Maduro dan Istri
Dalam pernyataannya, Anwar secara tegas menyerukan agar Presiden Nicolas Maduro dan istrinya dibebaskan tanpa penundaan yang tidak semestinya. Ia menilai bahwa apa pun alasan yang dikemukakan, penggulingan atau penahanan kepala pemerintahan yang masih menjabat melalui intervensi eksternal menciptakan preseden berbahaya. Menurut Anwar, preseden tersebut dapat digunakan untuk membenarkan tindakan serupa di masa depan, sehingga melemahkan pembatasan penggunaan kekuasaan antarnegara. Ia menegaskan bahwa praktik semacam ini berisiko mengikis kepercayaan antarnegara dan merusak fondasi tatanan internasional yang selama ini dijaga melalui hukum dan diplomasi.
Hak Rakyat Venezuela Menentukan Masa Depan Politik
Anwar juga menekankan bahwa masa depan politik Venezuela sepenuhnya merupakan hak rakyat Venezuela. Ia menolak gagasan bahwa perubahan kepemimpinan dapat ditentukan oleh kekuatan eksternal. Dalam pandangannya, sejarah telah menunjukkan bahwa perubahan rezim yang dipaksakan dari luar sering kali membawa dampak negatif jangka panjang. Anwar mengingatkan bahwa Venezuela saat ini tengah menghadapi kesulitan ekonomi berkepanjangan dan tekanan sosial yang mendalam. Oleh karena itu, intervensi eksternal justru berisiko memperburuk kondisi yang sudah rapuh. Ia menilai bahwa stabilitas dan pemulihan hanya dapat dicapai melalui proses politik yang inklusif dan berasal dari kehendak rakyat sendiri.
“Baca Juga: MatePad 12 X 2026, Tablet PC-Level Terbaru dari HUAWEI”
Sikap Malaysia Dorong Dialog dan De-Eskalasi
Lebih lanjut, Anwar menegaskan posisi Malaysia yang konsisten dalam menjunjung tinggi penghormatan terhadap hukum internasional dan kedaulatan negara. Ia menyatakan bahwa prinsip tersebut menjadi landasan utama Malaysia dalam menjaga hubungan damai antarnegara. Anwar mendorong pendekatan yang mengedepankan keterlibatan konstruktif, dialog, dan de-eskalasi ketegangan sebagai jalan paling kredibel untuk menyelesaikan krisis Venezuela. Menurutnya, langkah-langkah tersebut lebih mampu melindungi warga sipil dan membuka ruang bagi rakyat Venezuela untuk mengejar aspirasi politik mereka secara sah. Anwar menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa perdamaian dan keadilan internasional hanya dapat terwujud apabila seluruh negara menghormati batas-batas hukum dan menahan diri dari penggunaan kekuatan secara sepihak.
Leave a Reply